“Kita perlu memastikan kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta standar keselamatan yang kuat sejak tahap perencanaan,” katanya.
Ia menilai pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan koordinasi dan tata kelola program nuklir nasional berjalan secara terintegrasi.
Selain itu, finalisasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan serta revisi regulasi ketenagalistrikan juga diperlukan untuk memberikan kepastian kebijakan bagi investor dan mitra teknologi.
Dari sisi pembiayaan, dia mendorong pemerintah mengembangkan skema pendanaan melalui kombinasi dukungan pemerintah, pembiayaan multilateral, kredit ekspor, dan partisipasi modal swasta agar pembangunan PLTN tidak membebani kapasitas fiskal.
Eddy juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dengan memperkuat peran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai regulator dan pengawas keselamatan nuklir.
