"Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim," kata Trunoyudo.

Dalam sidang KKEP, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku EHS sebagai perbuatan tercela.