NADIKABAR.COM β Diplomasi ekonomi Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyelarasan standar produk dan penyederhanaan prosedur perdagangan dengan negara-negara mitra.
Yusuf dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan peluang ekspor UMKM tidak cukup hanya ditopang oleh besarnya komitmen kerja sama ekonomi, tetapi juga perlu didukung kemudahan memenuhi persyaratan perdagangan di negara tujuan.
Menurut dia, untuk hubungan Indonesia-China, misalnya, rencana penjajakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) lebih relevan untuk membuka akses pasar dibandingkan hanya mengandalkan besarnya nilai nota kesepahaman investasi.
Ia menjelaskan akses pasar UMKM ke pasar internasional penting karena UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan teknis, antara lain protokol karantina, proses kepabeanan, penyelarasan standar, sertifikasi dan ketertelusuran produk.
Yusuf menyebutkan pengalaman ekspor sarang burung walet yang sempat tertahan di bea cukai China menunjukkan bahwa persoalan perdagangan tidak hanya terletak pada permintaan pasar, tetapi juga kemampuan eksportir memenuhi persyaratan negara tujuan.
Yusuf menyebut sarang burung walet menjadi salah satu produk potensial karena Indonesia menyumbang sekitar 80 persen produksi dunia.
Nilai ekspor produk tersebut ke China pada semester I 2026 mencapai 172,15 juta dolar AS.
Selain itu, ia menyebut peluang ekspor juga terbuka bagi durian beku, manggis, buah naga, kopi spesialti, rempah, olahan kelapa, serta produk perikanan seperti kepiting.
Sementara itu, untuk pasar APEC lain seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Australia, peluang juga terbuka bagi kopi dan kakao olahan, makanan halal kemasan, hasil laut, kerajinan, serta furnitur yang memiliki identitas daerah.
βKuncinya terletak pada hilirisasi. Tanpa pengolahan lebih lanjut, kenaikan ekspor belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi UMKM,β kata Yusuf.
Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Yusuf menilai pemerintah perlu membantu UMKM memenuhi persyaratan ekspor sejak tahap produksi, termasuk melalui pendampingan sertifikasi, registrasi fasilitas dan penerapan standar ketertelusuran produk.
Dukungan juga menurutnya perlu mencakup pembiayaan ekspor, konsolidasi logistik, serta penguatan agregator agar UMKM mampu memenuhi volume, kualitas dan jadwal pengiriman yang diminta pembeli internasional.