NADIKABAR.COM — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mendorong penguatan aturan main atau rulebook penggunaan instrumen fiskal agar tujuan, jangka waktu, pembagian risiko, serta mekanisme keluar setiap kebijakan semakin jelas.
Menurut dia, kesinambungan sejumlah kebijakan pada awal masa jabatan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola berbagai instrumen ekonomi yang telah dimiliki pemerintah.
“Yang mulai dibutuhkan sekarang adalah rulebook, untuk apa sebuah instrumen digunakan, neraca siapa yang menggunakannya, berapa lama, dan bagaimana exit mechanism-nya,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Suahasil dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Usai dilantik, ia menegaskan komitmen menjaga keuangan negara dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.
Fakhrul mengatakan Indonesia telah memiliki beragam instrumen dan neraca ekonomi, mulai dari APBN dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga bank BUMN, BUMN, Danantara, kebijakan perpajakan, serta berbagai instrumen pembiayaan.
Menurut dia, tahapan berikutnya adalah memperjelas urutan kebijakan, sasaran, serta pembagian fungsi dan risiko agar setiap instrumen digunakan oleh institusi yang paling mampu mengelolanya.
Salah satu instrumen tersebut adalah penempatan dana SAL sebesar Rp200 triliun pada bank-bank milik negara. Kementerian Keuangan memastikan kebijakan tersebut tetap dilanjutkan hingga Juli 2027.
Fakhrul menilai keberlanjutan penempatan SAL perlu diikuti peningkatan kualitas transmisi dengan melihat seberapa besar kredit yang tercipta, sektor yang menerima pembiayaan, aset produktif yang dihasilkan, serta pihak yang menanggung risikonya.
“Tujuan akhirnya adalah agar penggunaan public balance sheet berhasil crowd-in private balance sheet, bukan menggantikannya secara permanen,” ujar Fakhrul.
