NADIKABAR.COM — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mendorong pemerintah memperkuat cadangan beras di daerah defisit produksi sebelum peningkatan permintaan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ia menilai cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton memadai untuk menghadapi kebutuhan akhir tahun dan mendukung intervensi hingga awal 2027, tetapi pengelolaannya perlu memperhatikan pemerataan pasokan.
"Stok CBP saat ini cukup sebagai jembatan, tetapi harus dikelola dinamis agar tidak habis untuk penyaluran rutin sambil menghadapi potensi kesenjangan," kata Eliza kepada NadiKabar di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, besarnya cadangan nasional tidak otomatis menjamin ketersediaan beras secara merata karena sejumlah wilayah masih bergantung pada pengiriman dari daerah surplus.
Wilayah kepulauan, termasuk Papua dan Maluku, serta daerah terpencil menjadi perhatian karena menghadapi tantangan transportasi, kondisi cuaca, biaya angkut, dan keterbatasan sarana penyimpanan.
Oleh karena itu, Eliza mengusulkan penguatan stok penyangga di daerah tujuan setara kebutuhan konsumsi selama dua hingga empat bulan, disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
"Untuk wilayah antarpulau, kombinasi yang efektif itu memperkuat stok lokal dengan buffer 2–4 bulan konsumsi," ujarnya.
Penguatan tersebut perlu disertai fasilitasi biaya angkut dan pengiriman terjadwal dari sentra produksi, antara lain Jawa, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan alternatif moda transportasi.