NADIKABAR.COM — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) berpotensi memperluas keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok ekspor.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal kepada eksportir besar agar turut melibatkan UMKM sehingga manfaat dari berlakunya IEU-CEPA dirasakan lebih luas.
"Perlu insentif fiskal bagi pelaku besar untuk melibatkan UMKM dalam supply chain mereka," kata Wijayanto kepada NadiKabar di Jakarta, Rabu.
Selain mendorong keterlibatan UMKM, Wijayanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan efisiensi produksi sebagai upaya memperkuat daya saing industri dalam negeri.
Sebab, perbaikan kualitas dan efisiensi produksi merupakan bentuk perlindungan yang lebih baik bagi produk domestik dalam menghadapi persaingan perdagangan.
Di sisi lain, ia menilai sebagian besar produk Uni Eropa tidak bersaing langsung dengan produk dalam negeri, melainkan dengan produk impor dari negara lain.
Artinya, kondisi tersebut berpotensi memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui harga produk yang lebih kompetitif.
Sebagaimana diketahui, IEU CEPA ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Perjanjian perdagangan bebas ini membuka peluang peningkatan akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan, termasuk tarif.
Wijayanto menyebut sejumlah komoditas Indonesia yang berpotensi memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut antara lain minyak kelapa sawit (CPO), alas kaki, peralatan listrik dan kopi.
Produk karet, besi dan baja, komponen elektronik dan otomotif, serta produk kimia juga memiliki potensi untuk ditingkatkan ekspornya.
"Khusus untuk CPO, jika hambatan non-tarif berupa kesesuaian aspek lingkungan dan sustainability tidak ada maka peningkatan ekspor ke Uni Eropa akan lebih masif," tutur dia.
Lebih lanjut, Wijayanto mewanti-wanti pemerintah tidak berhenti pada penandatanganan perjanjian, tetapi memastikan implementasinya berjalan optimal lewat pembentukan tim khusus.
"Jangan sampai setelah CEPA ditandatangani kemudian segalanya berjalan sebagai business as usual. Perlu ada tim khusus yang memantau untuk memastikan Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal," jelasnya.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Brussels, Belgia pada 19-25 November 2026.
Agenda itu untuk menandatangani naskah perjanjian IEU-CEPA pada 21 November 2026.
Perjanjian tersebut ditargetkan berlaku penuh pada kuartal I 2027 setelah seluruh prosedur hukum domestik kedua pihak diselesaikan.
"IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi dunia usaha nasional untuk memperluas akses pasar Uni Eropa. Melalui pengurangan tarif bea masuk, produk Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu memperluas penetrasinya di pasar Eropa," ujar Menko Airlangga.
Melalui IEU-CEPA, sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung menikmati bea masuk nol persen setelah perjanjian berlaku penuh.
Sementara itu, 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam rentang tiga hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif, sedangkan 1,2 persen pos tarif tetap mengikuti tarif umum atau most favored nation (MFN) karena sifatnya sensitif.