NADIKABAR.COM — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan integrasi data perizinan impor, karantina, kepabeanan, dan pelabuhan dapat membantu menjaga kelancaran pasokan pangan sekaligus mengurangi biaya tambahan yang berpotensi membebani harga.

"Agar status dokumen dan barang terpantau secara real-time, penetapan standar waktu pelayanan jadi terukur dan pemeriksaan dokumen pre-arrival. Barang yang sudah memenuhi seluruh persyaratan jangan sampai tertahan karena antrean atau koordinasi lemah," kata Eliza kepada NadiKabar di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pemantauan status dokumen dan barang secara waktu nyata diperlukan agar sumber keterlambatan dapat diketahui lebih cepat dan komoditas yang memenuhi persyaratan tidak tertahan sebelum masuk ke pasar domestik.

Eliza menjelaskan rantai pasok pangan impor dimulai dari penetapan kebutuhan dan alokasi, penerbitan persetujuan impor (PI), pengadaan di negara asal, pengiriman, pemeriksaan karantina, kepabeanan, hingga distribusi di dalam negeri.

Hambatan, menurut dia, kerap muncul pada realisasi pemasukan dibandingkan alokasi PI, kesiapan eksportir, kelengkapan dokumen, kapasitas logistik, serta distribusi barang setelah keluar dari pelabuhan, terutama menuju kawasan Indonesia timur.

Karena itu, ia menilai pemantauan perlu mencakup seluruh tahapan rantai pasok agar pemerintah dapat membedakan keterlambatan akibat pengadaan, administrasi, pemeriksaan, maupun distribusi.

"Dampak waktu tunggu terhadap demurrage, kualitas, dan harga harus dipantau juga secara terpisah dari volume impornya," ujarnya.