Selain itu, jaksa menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp653 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
"Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi tagihan tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara pengganti selama 1 tahun," kata jaksa
Hal memberatkan terdakwa adalah mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Perbuatan terdakwa merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
