Sebelum mengajukan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan dimaksud, yakni Budiman tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta telah merusak citra Ditjen Bea Cukai dan Kemenkeu.
"Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan terhadap terdakwa Budiman, yaitu telah bersikap sopan di persidangan; belum pernah dihukum; serta bersikap kooperatif dengan menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tindak pidana yang terjadi, hingga mengungkap pelaku yang lebih tinggi," tutur JPU.
Dalam kasus tersebut, Budiman didakwa menerima gratifikasi dalam berbagai jenis mata uang senilai total Rp7,67 miliar.
Uang itu meliputi senilai Rp525 juta dalam bentuk dolar Singapura; Rp5,28 miliar; 10 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp179 juta (kurs Rp17.900 per dolar AS); serta 119.755 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,67 miliar (kurs Rp13.950 per dolar Singapura).
