NADIKABAR.COM — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana menilai bahwa Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset tidak akan cukup menghasilkan hal yang baik jika aparat penegak hukum (APH) yang menjalankannya tidak baik dan bermasalah.
Menurut dia, pembenahan terhadap aparat dan praktik penegakan hukum juga perlu menjadi perhatian. Dia menilai UU yang baik, tetapi penegak hukum yang tidak baik, itu tidak lebih baik dibandingkan UU yang tidak baik, tetapi penegak hukum baik.
“Jadi saya ingin mengajak kita semua fokus pada bagaimana memperbaiki penegak hukum dan penegakan hukumnya,” kata Erry Riyana saat rapat dengan Komisi III DPR RI soal RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Pada prinsipnya, dia pun mendukung konsep perampasan aset. Namun, ia mengingatkan agar pengaturannya tidak dilakukan terlalu cepat dan terlalu luas, terlebih saat ini sudah terdapat berbagai ketentuan yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara penegak hukum.
Menurut dia, saat ini Indonesia memiliki peraturan yang banyak dan interpretasinya pun bisa berbeda-beda antar penegak hukum.
