NADIKABAR.COM — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau badan usaha di sektor energi, seperti PLN dan Pertamina, untuk memitigasi ancaman terjadinya perubahan cuaca ekstrem.

“Kami mengimbau untuk badan usaha terkait sektor energi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti PLN dan Pertamina, untuk benar-benar mempersiapkan, melakukan mitigasi, dan antisipasi adanya potensi ancaman terjadinya perubahan cuaca ekstrem,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut terkait dengan puncak musim hujan yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung pada Desember 2026–Februari 2027.

Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani menyampaikan, BMKG saat ini bekerja bersama BNPB mengidentifikasi sekaligus menjalankan rencana mitigasi di daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem.

Kepala BMKG juga menjelaskan pemerintah daerah, khususnya yang terdampak bencana, dapat menetapkan wilayahnya berstatus siaga darurat bencana sehingga BNPB nantinya dapat melakukan OMC di daerah tersebut dengan supervisi dari BMKG.

Dia mengatakan BMKG juga berupaya memastikan hujan tidak turun di daerah-daerah yang sungainya belum rampung dinormalisasi.

"Kita ketahui ada 38, kurang lebih, sungai, yang belum atau sedang proses normalisasi. Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar. Itu juga akan kita jaga supaya (daerah tersebut, red.) tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," ujar dia.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menambah stok komoditas energi lebih awal di wilayah rawan bencana untuk menghadapi puncak musim hujan yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung pada Desember 2026–Februari 2027.

“Menghadapi puncak musim hujan yang diprakirakan BMKG terjadi pada Desember hingga Februari, kami menambah stok lebih awal di wilayah rawan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Selain menambah stok komoditas energi, Baron juga menyampaikan bahwa Pertamina terus berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah untuk mengatur jadwal distribusi dan menyiapkan jalur distribusi alternatif melalui darat, laut, dan udara.

“Kami berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah untuk mengatur jadwal distribusi, serta menyiapkan jalur distribusi alternatif melalui darat, laut, dan udara,” ujar Baron.