NADIKABAR.COM — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berpotensi sebagai pusat pengembangan kendaraan listrik karena posisinya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pusat industri, sekaligus pintu masuk wisatawan.
“Pemerintah mendorong ekosistem kendaraan listrik melalui penguatan kebijakan, pengembangan infrastruktur pengisian daya, serta kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Koordinator Pengembangan Smart Grid, Stasiun Pengisian dan Penyimpanan Listrik, Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wahyudi Joko Santoso dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Menurut Wahyudi, saat ini terdapat 17 unit SPKLU yang sudah beroperasi di Kota Batam. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mengevaluasi dan memperkuat regulasi guna menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang kondusif, memberikan kepastian berusaha, serta menjamin keselamatan dan kualitas layanan.
Ia mengatakan sejumlah kebijakan telah diterbitkan, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas pemerintah, kebijakan biaya layanan pengisian listrik pada SPKLU, serta rencana pengembangan SPKLU periode 2025–2030.
“Regulasi yang ada terus dievaluasi agar semakin akomodatif, memberikan kepastian berusaha, membuka ruang kerja sama, serta tetap menjamin keselamatan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Wahyudi.
Penguatan ekosistem kendaraan listrik, kata Wahyudi, membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan strategis, kemudahan perizinan, pembangunan SPKLU, dan integrasi infrastruktur pengisian daya ke dalam tata ruang wilayah.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Darwis mengatakan bahwa berdasarkan data Triwulan II Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,2 persen dan masuk dalam kluster 20 besar kawasan cepat tumbuh Batam–Bintan.
Potensi tersebut dapat diperkuat melalui pengembangan mobilitas berkelanjutan, termasuk penggunaan kendaraan listrik.
“Dengan sekitar 80 persen dari kapasitas pembangkitan yang mendekati 700 MW bersumber dari gas dan adanya rencana pasokan gas baru dari Riau pada awal 2027, Batam memiliki potensi dari sisi ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik,” ujar Darwis.
Dukungan pemerintah daerah juga diwujudkan melalui insentif perpajakan bagi kendaraan listrik yang berlaku pada periode 2025–2026, selain itu juga mendorong penambahan titik SPKLU di lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan dan kawasan pemerintahan, melalui koordinasi bersama PLN.
PT PLN (Persero), PT PLN Batam, dan badan usaha penyedia SPKLU juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perizinan, keselamatan kerja, keandalan layanan, dan integrasi data melalui single gateway Ditjen Ketenagalistrikan.