NADIKABAR.COM — Lima partai politik mendesak agar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2026 yang masih rendah dan bakal mewacanakan pemakzulan jika tidak ada perubahan. Fraksi PDIP DPRD Tapteng membela Masinton soal hal itu.

Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP Disman Sihombing mengatakan jika serapan APBD 30 persen itu merupakan data per Juni. Namun surat dari Kemendagri baru tiba di Agustus.

"Serapan tingginya ini, (30 persen) itu per Juni itu, Agustus baru tiba surat dari Kemendagri itu," kata Disman Sihombing saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).

Disman menilai jika penyerapan anggaran di Pemprov Tapteng sebenarnya tinggi. Kegiatan tender di lingkungan Pemkab Tapteng disebut sudah mulai.

"Ini kan belum tender, kalau sudah tender kan habis," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Tapteng Joko Pranata Situmeang meminta agar kelima partai politik itu mengkaji ulang statemen mereka. Sebab, ia menilai masalah penyerapan anggaran tidak masuk dalam poin persyaratan pemakzulan.

"Kalau menurut kita sebaiknya 5 partai itu mengkaji ulanglah apa yang mereka sampaikan, apakah penyerapan anggaran itu termasuk dalam poin-poin persyaratan pemakzulan," sebut Joko Pranata Situmeang.

Joko menilai jika bupati merupakan pemimpin pemerintahan eksekutif, sementara yang menjalankan anggaran adalah OPD Pemkab Tapteng. Sehingga partai politik itu seharusnya menanyakan perihal itu ke TAPD maupun OPD.

"Bahwa bupati itu adalah kepala daerah yang memimpin jalannya pemerintahan eksekutif, yang menjalankan anggaran itu semua adalah OPD sesuai dengan DPA nya per tahun, kalau terjadi penyerapan anggaran rendah harusnya ditanya ke OPD dan TAPD," ujarnya.

Sehingga mereka menilai kritik terhadap Masinton merupakan salah alamat. Masinton disebut lebih banyak berurusan dengan pemerintah pusat untuk pemulihan bencana di Tapteng.

"Jadi menurut kami selaku Fraksi PDI Perjuangan salah alamat itu untuk melakukan menggunakan hak dan menyalahkan kepada kepala daerah. Dalam menghadirkan pemulihan bencana bupati itu kebanyakan berhubungan ke pusat," tuturnya.