NADIKABAR.COM — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan dirinya mengutuk dan mengecam tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998, menyusul kritik insan perfilman terhadap pernyataannya mengenai istilah pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu (21/11) Fadli mengatakan dirinya tidak menegasikan terjadinya pemerkosaan pada Mei 1998. Namun, dia menilai penggunaan istilah "massal" perlu didukung fakta dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras. Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah," kata Fadli.

Dia menjelaskan keberatannya terhadap istilah "massal" karena menganggap istilah tersebut berkaitan dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis.

Fadli juga menegaskan pandangannya mengenai penggunaan istilah tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan arahan dalam penulisan sejarah nasional.

"Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah produser film "Para Perasuk", Siera Tamihardja, mengkritik Fadli saat menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11).

Kritik tersebut merujuk pada pernyataan Fadli pada Juni 2025 yang mempertanyakan bukti penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

Sementara itu, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan Mei 1998 mencatat adanya kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut laporan TGPF memuat 85 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi, terdiri atas 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, dan sembilan kasus pelecehan seksual.

Komnas Perempuan juga menjelaskan bahwa data rinci identitas korban tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik untuk melindungi korban dan keluarganya dari risiko kekerasan lanjutan.