"Nah lalu, Arif pernah ngomong sama saya, 'baru aja Pak Tessa keluar dari sini', kata dia. Lalu, ada siapa lagi? Ada dua penyidik lagi. Saya nggak sebut, tapi kalau saya, ini baru dua penyidik aja, baru dua penyidik aja yang saya sebut, berobat saya dihentikan langsung," ujarnya.
Fahd juga menjelaskan bahwa Posko KPK yang disebut-sebut sebagai rumah Arif berada di Jalan Patra Kuningan. Di sana, kata Fahd, dia juga sempat diperas sebesar Rp 3 miliar untuk mengurus kasus kakaknya, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.
"Betul (diperas terkait kasus Fadia Arafiq). Saya akhirnya diminta biaya konsultasi, Rp 3 miliar, kalau enggak kakak saya akan diberatkan macam-macam ini dan itu dan itu. (Saya) diancam. Lalu saya tanya sama sama sama, 'Gus, saya gak gak takut dengan ancaman itu', tapi terakhir (Arif sampaikan), 'Bang, ini biaya konsultasi pengacara saya, abang didampingi oleh pengacara namanya Fadli Nasution'," tutur Fahd.
"Itu mitranya Gus Arif, gitu loh. Makanya kakak saya didampingi oleh namanya Fadli Nasution, gitu loh," lanjutnya.
Fahd pun meminta agar Dewas memeriksa handphone Arif untuk mengetahui keterikatannya dengan dugaan keterlibatan pihak pegawai KPK di kasusnya ini. Dalam kesempatan ini juga, Fahd mengaku diminta uang senilai Rp 100 miliar oleh Arif untuk kebutuhan Muktamar NU.
"Kalau KPK berani, bongkar tuh isi handphone-nya. Betul (sempat diminta Rp 100 miliar). Kalau itu saya jelaskan. Jadi gini ceritanya, ya. Arif itu mintanya Rp 100 Miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebuti sama dia, akhirnya saya meminjamkan uang tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU," imbuhnya.
KPK diketahui menemukan indikasi kebocoran dokumen perkara suap terkait kasus pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK mengusut sejumlah pegawainya atas dugaan kebocoran dokumen tersebut.
