Menurutnya, para pihak yang menyebarkan isu tersebut telah memanfaatkan ruang demokrasi dengan kebablasan.
"Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap," ucap Bahlil membela diri saat pidato di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Ambon, Sabtu (7/11).
Bahlil mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan penyadapan ini.
Ia pun mengaku akan melayangkan somasi kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai dirinya. Jika nanti somasi tersebut tak direspons, Bahlil bilang akan menempuh jalur hukum.
"Yang mau bikin macam-macam, macam-macam, macam-macam gitu lho. Abu leke (omong kosong) kelas tinggi lagi ini. Saya sudah tahu orang-orang itu, saya sudah tahu. Kalian pikir saya orang kampung enggak ngerti? Aku paham," katanya.
Listyo Sigit Prabowo bersama Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang bermuatan informasi elektronik.
Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Sedangkan Slamet tidak dilakukan penahanan karena sedang sakit.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara selama 8 tahun.
