Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota semata-mata pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota, dalam hal ini FFI/AFI.
Kedua, pengabaian hak jawab dan mekanisme sengketa internal. Keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan secara sepihak tanpa pernah didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, kesempatan membela diri (Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI), ataupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI).
Yunus Nusi dianggap mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
Ketiga, dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif. FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI-yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi-yang diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan surat permohonan KLB FFI, lalu turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan (Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI).
Keempat, intervensi terhadap independensi Asosiasi Anggota. Penunjukkan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI mengambil alih mekanisme internal organisasi dan berpotensi mencederai prinsip netralitas serta kebebasan anggota FFI dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana dijamin Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.
"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," kata Michael dalam pernyataannya.