"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," kata Michael lewat pernyataan resmi FFI.
FFI, lanjut Michael, tidak menghindari KLB apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat 2/3 pemilik hak suara. FFI sendiri yang akan memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.
"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," tegas Michael.
Sebagai langkah penyelesaian konstruktif, FFI menegaskan PSSI berkewajiban mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, menjaga status quo organisasi, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.
FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial guna bermusyawarah dalam tenggat 30 hari kerja, sebelum menempuh jalur Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sesuai Pasal 91 ayat (3) apabila belum tercapai titik temu.