NADIKABAR.COM — Pulau Sumatra sebagai lumbung komoditas nasional yang menyuplai 70-75 persen karet dan 60 persen produksi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia, menghadapi pekerjaan rumah besar.
Selama ini, sebagian besar komoditas masih dikirim dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat setempat.
Menyadari kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersiap menggelar Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sesi Sumatra di Medan, pada Kamis (12/11).
Mengusung semangat Daerah Kuat Indonesia Berdaulat, forum ini didorong menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan transformasi dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan di dalam daerah sendiri atau hilirisasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan bahwa kekuatan daerah adalah kunci kedaulatan ekonomi nasional. Penguatan ekonomi daerah ini membutuhkan kemandirian fiskal, tata kelola pemerintahan yang produktif, serta stabilitas keamanan dan sinergi lintas wilayah di Sumatera.
"Pemerintah daerah di Sumatra harus memperkuat belanja produktif, menjaga stabilitas, serta memastikan kerja sama antardaerah berjalan erat agar pertumbuhan tidak berjalan sendiri-sendiri dan terkonsentrasi di kota besar saja," kata Tito.
Kepulauan Riau dan Sumatra Selatan: Motor Pertumbuhan-Inovasi Hilirisasi
Secara regional, laju perekonomian di Sumatra mencatatkan dinamika yang beragam. Ketika mayoritas provinsi bergerak di bawah rata-rata nasional, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sukses melesat tumbuh 7,52 persen secara tahunan (year-on-year/yoy)
