NADIKABAR.COM — Forum Ombudsman Internasional, yang diselenggarakan di Moskow, Rusia, sebagai bagian dari pertemuan tahunan Aliansi Ombudsman Eurasia (Eurasian Ombudsman Alliance) menyepakati pembentukan Persatuan Pembela Independen Sedunia (Worldwide Independent Defender Union/WIDU).

Pembentukan itu didasari dari berbagai tantangan saat ini. Konflik bersenjata, bencana alam, krisis kemanusiaan serta migrasi massal membutuhkan koordinasi baru di antara lembaga-lembaga hak asasi manusia (HAM).

Komisioner HAM Federasi Rusia Yana Lantratova dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan semua pihak tidak boleh membiarkan standar ganda dalam perlindungan HAM.

"Sangat penting untuk menghormati hak setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, agama, negara tempat tinggal atau keyakinan politik," katanya.

Sebanyak 74 pegiat HAM membubuhkan tanda tangan pada deklarasi tersebut. Adapun, organisasi itu didirikan atas dasar prinsip humanisme, independensi, imparsialitas, dan solidaritas internasional.

"Saya senang bahwa dalam pertemuan bilateral dengan para Ombudsman, banyak yang mendukung inisiatif ini dan menyatakan keinginan untuk bergabung. Pekerjaan ini kini dimulai," kata Yana.

WIDU akan bekerja berdasarkan Prinsip-Prinsip Moskow tentang Kerja Sama Hak Asasi Manusia Internasional (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation).

Dokumen itu memuat 23 ketentuan mengenai perlindungan martabat manusia, universalitas hak dan kebebasan, penghormatan terhadap keberagaman nasional serta kepatuhan pada supremasi hukum dan objektivitas.

Prinsip-Prinsip Moskow dirancang untuk memperkuat otonomi lembaga-lembaga HAM dan memungkinkan mereka bekerja sama, bahkan di tengah perbedaan pendapat antarnegara.

Para peserta forum sepakat bahwa hak manusia atas hidup, martabat, dan kebebasan tidak boleh bergantung pada batas negara atau keadaan politik.

WIDU nantinya juga berencana membangun mekanisme bantuan hukum lintas batas.

Forum Ombudsman Internasional mempertemukan Ombudsman dan pegiat HAM dari 70 negara, di antaranya Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Yunani, Indonesia, Madagaskar, Mongolia, Swiss dan negara-negara lain.

Sebelumnya, Ombudsman RI dikutip dari laman ombudsman.go.id menegaskan penghormatan terhadap HAM harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, berkualitas, inklusif, dan nondiskriminatif.

Demikian disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher saat menjadi pembicara dalam sesi konferensi internasional bertema Challenges in the Protection of Human Rights: Sharing Ombudsmen's Best Practices di Moskow, Rusia, Selasa (17/11).

Dalam paparannya, Nuzran menjelaskan peran Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat terkait dugaan malaadministrasi.

Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Nuzran juga membagikan pengalaman pengawasan Ombudsman RI di lembaga pemasyarakatan, termasuk temuan fasilitas mewah berbayar yang hanya dapat dinikmati warga binaan tertentu. Sementara itu, sebagian warga binaan lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak dasar.