"Di akhir setelah audiensi, seperti biasa mereka minta foto bersama. Saya ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Pak Iwan. Kemudian, memang kelihatan ada yang membawa pigura foto Wakil Presiden, lalu saya kan posisi di pinggir. Saya tidak tahu bahwa posisi fotonya itu dibalikin," kata Buky.
Buky mengatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat melalui koordinatornya. DPRD Jabar berencana mengirimkan surat untuk meminta penjelasan mengenai pihak yang menurunkan dan membalik foto tersebut.
"Kami akan bersurat hari ini meminta klarifikasi atas kejadian kemarin. Kami akan tunggu jawabannya secepat mungkin. Jadi mudah-mudahan sih secepatnya mereka juga memberikan jawaban," ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Demul buka suara soal pencopotan dan pembalikan foto Gibran di DPRD Jabar itu.
Dedi menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya penyampaian sikap politik merupakan bagian dari hak demokrasi. Namun, kebebasan berpendapat tetap harus disertai tanggung jawab dan menjunjung adab.
"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11) seperti diberitakan NadiKabar.
Ia menilai, pencopotan foto di lingkungan kantor pemerintahan semestinya dilakukan melalui mekanisme yang tepat. Terlebih, ruang Banggar merupakan tempat DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran.
