NADIKABAR.COM — Meninjau ulang strategi pembumian nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi hal penting di tengah masyarakat. Terlebih, tantangan utama Pancasila saat ini bukan lagi sekadar pemahaman teoretis, melainkan konsistensi antara pola pikir, keteladanan tindakan, dan keberanian penegakan sistem.
Hal tersebut ditekankan Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah dalam Diskusi Publik FPG MPR RI bertajuk 'Pancasila Sebagai Falsafah dan Dasar Negara: Penguatan Pendidikan Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Nasional' di Hotel Santika Premiere, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.
Ferdiansyah menyoroti adanya jurang (gap) antara pengajaran nilai-nilai Pancasila dan fakta di lapangan. Ia mencontohkan maraknya fenomena masalah sosial dan domestik seperti tingginya angka perceraian di kalangan pendidik yang mencerminkan belum terintegrasinya nilai-nilai Pancasila dari Sila Pertama-Kelima dalam kehidupan sehari-hari.
"Bagaimana mungkin seorang pendidik mampu menanamkan nilai persatuan dan soliditas kepada anak didiknya jika di kehidupan pribadinya sendiri tidak mencerminkan nilai-nilai kedamaian dan musyawarah? Pancasila tidak bisa hanya berhenti di ruang kelas, ia harus hadir dalam bentuk keteladanan nyata," tegas Ferdiansyah, Jumat (18/9/2026).
Ferdiansyah juga menilai masyarakat Indonesia dalam konteks tertentu kerap membutuhkan dorongan aturan yang tegas (by system) sebelum akhirnya tumbuh menjadi kesadaran kolektif.
"Apakah kita perlu membuat standardisasi tindakan per sila yang lebih terukur? Kita harus berani mengevaluasi," ujar Ferdiansyah.
"Begitu pula pada dunia kerja, ketidakdisiplinan dan kemalasan adalah pelanggaran terhadap etos Pancasila yang harus memiliki konsekuensi atau sanksi yang jelas," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (PPKn UNJ) Prof Dr Nadiroh menegaskan Pancasila harus tetap menjadi pilar utama serta wadah pemayung bagi seluruh disiplin ilmu dalam sistem pendidikan nasional, bukan malah dikesampingkan.
