Sebelumnya, empat pimpinan DPR, kecuali Ketua DPR Puan Maharani meneken surat pernyataan siap mundur jika RUU Perampasan Aset tak rampung sebelum 15 Desember 2026.
Selain Dasco, ada pula yakni Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Surat perjanjian itu mereka teken saat audiensi dengan massa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/8).
Bukan hanya mundur dari pimpinan, namun mereka juga bersiap mundur sebagai anggota DPR.
"DPR RI berkomitmen pembentukan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2026," demikian salah satu poin hasil audiensi.