Fraksi Golkar, kata Ajus, berpandangan bahwa hibah harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar instrumen distribusi anggaran.

Menurut Ajus, setiap rupiah hibah harus dapat dijawab dengan sederhana, seperti manfaatnya apa, penerimanya siapa, sehingga pemerintah dapat memastikan tidak terjadi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran.

"Kami Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Bali membuka ruang evaluasi yang lebih transparan mengenai efektivitas belanja hibah," jelas Ajus.