"Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa," tegasnya.
Terkait pergantian kepemimpinan, Mekeng mengatakan hal tersebut tidak boleh sekadar menjadi rotasi kekuasaan di antara elite politik. Setiap perubahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945," ungkapnya.
Sementara itu, terkait pengisian jabatan Wakil Presiden, Mekeng menjelaskan Fraksi Partai Golkar MPR RI tidak akan mengusulkan nama calon pengganti. Menurutnya, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme yang berlaku.
"Sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, nanti kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," jelas Mekeng yang didampingi Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah.
Mekeng menerangkan setelah surat pengunduran diri diterima, MPR RI akan menyiapkan mekanisme persidangan untuk memproses pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, MPR RI akan menyampaikan surat kepada Presiden agar mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui mekanisme yang berlaku.
