Sarmuji lalu membagikan pengalamannya saat berkunjung ke Papua Barat.
"Bahkan kita tahu di daerah-daerah yang tidak ada Muslimnya (minoritas Muslim), ada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Saya pernah mengunjungi wilayah Papua Barat, terutama Bintuni, tahun 2005. Saya harus melakukan delapan jam perjalanan darat. Namun yang membuat saya takjub di sana ada SMA Muhammadiyah," tutur Sarmuji.
Sementara, pimpinan FR PTMA Prof. Ma'mun Murod menegaskan politik memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan meski pemilu semakin dekat, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu belum juga dimulai.
Terkait wacana revisi tersebut, forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah memandang bahwa gagasan revisi Undang-Undang Pemilu perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif agar menghasilkan pengaturan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Ma'mun juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia dan perlunya pembagian tugas yang lebih jelas antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
Terkait rekrutmen mahasiswa di kampus negeri, ia menyinggung status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menurutnya memungkinkan kampus tersebut memperoleh pendanaan besar dengan kontrol yang minim.
