NADIKABAR.COM — Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyatakan pihaknya telah sepakat untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait permasalahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Adapun kesepakatan itu dilakukan setelah Fraksi PDIP DPR RI menggelar rapat fraksi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu. Dalam rapat itu, menurut dia, 110 Anggota Fraksi PDIP DPR RI telah sepakat HMP.
"Karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," kata Utut usai rapat.
Menurut dia, HMP dari pihaknya diajukan dengan merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, dia menyampaikan pihaknya akan meneruskan kesepakatan fraksinya itu ke Pimpinan DPR untuk segera ditindaklanjuti.
Pada prinsipnya, dia mengatakan semua pihak perlu menjaga upaya berbangsa, bernegara, dan bersaudara. Dia menegaskan bahwa kesepakatannya itu tetap dijalankan dengan damai.
"Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.
