Ia menyebut WALHI juga menyampaikan rekomendasi berkaitan dengan TAP MPR. Ia berharap pokok haluan negara tersebut dapat memberikan keadilan ekologis.
"Tentang TAP MPR yang kami jadikan sebagai kompas keadilan ekologis untuk semua regulasi yang ada. Karena menurut kami, permasalahan utama dari semua yang dihadapi bapak, ibu, komunitas, dan saudara-saudara kita ini adalah perizinan," tambahnya.
Kholid Mikdar dari Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara menceritakan wilayahnya yang sempat terdampak pembuatan pagar laut. Ia menyinggung pembuatan pagar laut yang dapat mengganggu mata pencaharian warga.
"Karena bagaimanapun, perubahan tata ruang ini tidak mengindahkan daya dukung dan daya tampung. Sawah kami masih tumbuh padi, laut kami masih menghasilkan ikan. Jangan sampai kemudian kami seperti peta di atas meja, dicorat-coret sembarangan. Kemudian di situ ada kongkalikong masalah sertifikat HGU segala macam. Masa iya ada sertifikat di atas laut? Kan logikanya tidak jelas ini," ucapnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan warga Aceh mendorong adanya percepatan pemulihan di wilayahnya pascabencana. Ia meminta perusahaan perusak lingkungan diberi sanksi tegas.
