NADIKABAR.COM — Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, meminta DPR segera mengambil sikap terkait polemik legitimasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menyebut DPR memiliki hal konstitusional untuk menyikapi hal itu.
"DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa," kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Menurut Pasal 20 A Undang-undang 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam pengawasan, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Ganjar meminta DPR segera menentukan hak konstitusi yang akan diambil. Ganjar menilai putusan Mahkamah Agung (MA) soal polemik ijazah Gibran sudah jelas.
