NADIKABAR.COM — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) menghadiri pembukaan Lampung Begawi x Siger Fest 2026 yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kanwil BI) Provinsi Lampung, di Lampung City Mall. Mirza menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis bersama BI yang berhasil mengintegrasikan ruang temu ide, inovasi, investasi, serta kolaborasi lintas sektoral.
"Idenya Siger Fest ini bagaimana mempertemukan ide, inovasi, investasi, dan kolaborasi. Ini sangat penting sekali bagi kami," tegas Mirza, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2026).
"Kami sadar kita punya target bagaimana kita harus tumbuh 8% ke depan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," sambungnya.
Mirza memaparkan profil komparatif Lampung sebagai lumbung pangan strategis Indonesia. Produksi gabah atau padi Lampung menembus 3,5 juta ton dengan separuhnya didistribusikan guna menyuplai kebutuhan pangan lintas provinsi.
Selain surplus jagung yang menopang industri unggas dan telur wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa, Lampung menyuplai 70% tapioka nasional sekaligus menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia, eksportir 60% kopi nasional, produsen lada terbesar, serta penghasil gula peringkat kedua.
Namun demikian, Mirza mengungkapkan selama puluhan tahun limpahan kekayaan agraris belum dirasakan optimal bagi kesejahteraan petani akibat volatilitas harga komoditas mentah.
Titik balik fundamental terjadi melalui intervensi perlindungan komoditas di era Presiden RI Prabowo Subianto yang berhasil mengungkit pendapatan petani dan mendongkrak laju ekonomi daerah.
"Selama 15 tahun, Provinsi Lampung ini pertumbuhan ekonominya selalu di bawah rata-rata nasional. 2026 kemarin kita nomor dua tertinggi se-Sumatera, jadi setelah Kepri, Lampung, karena harga komoditas," ujar Mirza.
Geliat ekonomi perdesaan juga tercermin dari likuiditas perbankan lewat Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh hampir 7% secara tahunan (Year-on-Year). Ke depan, Mirza menekankan keberlanjutan ekspansi ekonomi tidak dapat terus disandarkan semata pada intervensi kebijakan tata niaga.
Hilirisasi industri yang saat ini baru mencakup 30% dari total komoditas lokal dipatok menjadi prioritas utama daerah sejalan dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Hari ini kami tumbuh karena didukung oleh kebijakannya Presiden (Prabowo), dipaksa naik harganya. Tapi ke depan untuk mencapai 8% tidak bisa hanya dengan regulasi," kata Mirza.
