NADIKABAR.COM — Fraksi Gerindra di DPR belum mengambil sikap soal wacana hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad mengatakan, hingga Selasa (10/11) pagi, belum ada anggota dari fraksinya di DPR yang ikut menandatangani usul penggunaan HMP.
"Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Umdang MD3," ujar Kamrusaamad di kompleks parlemen, Selasa (10/11).
Dia mengatakan Fraksi Gerindra masih akan menggelar rapat internal di hari yang sama untuk mengkaji usulan penggunaan HMP. Namun, Kamrussamad memastikan dinamika politik tersebut merupakan isu yang harus direspons serius.
"Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku," katanya.
Kamrussamad mengingatkan agar dinamika politik terkait ijazah Wapres tak boleh mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, dia berharap agar polemik tersebut tidak berkepanjangan.
