NADIKABAR.COM — Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan lintas fraksi partai politik di MPR RI menginginkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong dilaksanakan secara kondusif dan cepat.

Partai-partai politik, menurut dia, ingin agar prosesnya berlangsung lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan. Sebab, kata dia, jabatan Wakil Presiden tidak boleh terlalu lama kosong.

"Walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tetapi sebetulnya enggak boleh terlalu lama, karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita fakta konstitusionalnya ya, jabatan Wakil Presiden bukan sekedar 'ban serep', kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Selama ini, menurut dia, Presiden Prabowo pun berbagi tugas dengan Gibran Rakabuming Raka. Termasuk, kata dia, beberapa kegiatan kunjungan pun dilakukan Gibran semasa menjadi Wapres ke beberapa daerah lainnya.

"Ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," Habiburokhman.

Meski banyak yang ingin prosesnya cepat, menurut dia, waktu pelantikan Wakil Presiden pun akan disesuaikan dengan jadwal Presiden Prabowo. Sebab, kata dia, Sidang Paripurna MPR RI yang akan melantik Wakil Presiden pun perlu dihadiri oleh Presiden.

"Kalau enggak salah Pak Prabowo akan ke APEC, lalu ke China, segala macam itu, mungkin perlu disesuaikan," kata Ketua Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Yusril, dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11), menjelaskan tahapan tersebut diawali oleh MPR RI yang akan mengadakan rapat untuk memutuskan atau menyatakan bahwa telah terjadi kevakuman wakil presiden.

Setelah itu, MPR akan menulis surat secara resmi kepada Presiden bahwa telah terjadi kekosongan wakil presiden dan meminta Presiden untuk segera mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden dengan segala persyaratannya yang nantinya diverifikasi oleh tim MPR RI.