​Ia menilai keselarasan komunikasi, kepercayaan, dan kenyamanan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan aspek penting dalam menjalankan agenda strategis negara, di luar hubungan formal ketatanegaraan.

​Terkait prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, Sutan Adil Hendra merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam aturan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemudian dipilih satu di antaranya melalui sidang MPR.

​"Saya memandang Pak Dasco sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan. Tentu kewenangan konstitusional tetap berada pada Presiden untuk mengusulkan calon, sementara MPR menjalankan kewenangannya memilih sesuai ketentuan UUD 1945," tambahnya.