NADIKABAR.COM β Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden karena memiliki kapasitas kepemimpinan, menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPD Partai Gerindra Kepri Iman Sutiawan mengatakan dukungan tersebut merupakan aspirasi bersama seluruh struktur partai di wilayah itu, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga organisasi sayap Gerindra.
βKepri mendukung penuh Bapak Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden RI,β kata Iman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia menilai Dasco memiliki pengalaman, kapasitas kepemimpinan, serta kiprah dalam dinamika politik nasional yang menjadi pertimbangan untuk mendukungnya sebagai wakil presiden.
Menurut Iman, aspirasi kader dan struktur partai di daerah perlu menjadi perhatian pimpinan partai di tingkat nasional.
Dukungan tersebut, kata dia, mencerminkan harapan agar kepemimpinan nasional diisi figur yang memiliki kemampuan dan memahami kebutuhan bangsa.
Iman berharap aspirasi Gerindra Kepri dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan partai dan para pemangku kepentingan di tingkat nasional.
Ia menegaskan dukungan tersebut merupakan sikap politik keluarga besar Gerindra di Kepulauan Riau, bukan keputusan pribadi sebagai Ketua DPD.
Diketahui, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan, diundur menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 2 Desember 2026.
Dengan pengunduran jadwal itu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.
Artinya, kata Muzani, Presiden Prabowo harus mengirim nama calon wapres maksimal pada 25 November 2026.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga menyetujui agar pelantikan wakil presiden menggunakan semangat yang disampaikan pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yakni MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih.