Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna sebelumnya pada Rabu (7/10). Gubernur mengapresiasi dukungan tujuh fraksi di DPRD DKI, termasuk Gerindra, terkait perluasan usaha pengembangan angkutan perairan yang terintegrasi dan inklusif.
Pramono menegaskan layanan angkutan perairan sangat mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah, mendukung pemerataan akses pelayanan publik, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Seribu.
Untuk memastikan ekspansi itu tidak mengurangi mutu maupun keandalan layanan utama bus Transjakarta di darat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji sejumlah opsi.
Pramono menyebutkan pembentukan anak usaha menjadi salah satu alternatif utama demi menjaga fokus layanan operasional, dengan tetap mengedepankan transparansi dan fungsi pengawasan publik.
