NADIKABAR.COM — Partai Gerindra memastikan pemilihan Wakil Presiden (Wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka akan berjalan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Gerindra juga memastikan pemilihan tersebut akan berjalan demokratis.
"Gerindra menegaskan bahwa seluruh proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana MPR akan memilih dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden," kata Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Sugiat mengatakan Gerindra menghormati sepenuhnya mekanisme demokrasi di parlemen terkait mekanisme pemilihan Wapres baru. Dia menyakini calon yang akan diusulkan ke MPR pasti memiliki kemampuan serta bisa merangkul berbagai elemen bangsa.
"Dua nama yang akan diajukan Presiden nantinya bukanlah pelengkap atau formalitas prosedural, melainkan dua figur yang sama-sama memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Sugiat juga meyakini bahwa seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi memiliki kedewasaan politik. Dia mengatakan keputusan final dalam pemilihan Wapres adalah konsensus bersama demi menyukseskan agenda pembangunan nasional.
"Dinamika penjaringan nama hanyalah fase sementara dalam proses ketatanegaraan. Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat," ujarnya.
