NADIKABAR.COM — Global Green Growth Institute (GGGI) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) meluncurkan policy paper yang memetakan arah pengembangan pasar karbon di tujuh negara Asia melalui harmonisasi regulasi, perluasan cakupan sektor, serta penguatan mekanisme penetapan harga karbon.
“Policy paper ini merupakan hasil dari proyek 'East Asia Carbon Market Collaboration for Developing Asia' yang diluncurkan pada September 2025,” kata Direktur Eksekutif GGGI Sang-Hyup Kim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, kajian tersebut disusun berdasarkan hasil konsultasi pada Agustus dan September 2026 dengan melibatkan lembaga pemerintah, regulator, pembuat kebijakan, perwakilan sektor swasta, akademisi, lembaga pemikir, serta profesional di bidang pembangunan.
Ia mengatakan GGGI, ESCAP, dan mitra lokal menyelenggarakan konsultasi tersebut di enam dari tujuh negara yang menjadi fokus kajian, yaitu Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Indonesia, Filipina, dan Thailand.
Ke depan, “policy paper” ini akan menjadi salah satu masukan bagi Carbon Finance Diagnostic Report 2027 serta menjadi acuan dalam menentukan arah inisiatif tersebut pada tahun-tahun mendatang.
“GGGI bersama para mitra akan terus mendukung negara-negara anggotanya dalam perumusan kebijakan dan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan,” kata dia.
Ia mengatakan penyelarasan fondasi penetapan harga karbon yang kredibel dapat membantu negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara membangun keterhubungan pasar karbon serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas.
“GGGI berkomitmen untuk mendukung negara-negara dalam membangun fondasi tersebut,” kata dia.
Sementara Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah memperkuat Kontribusi yang ditetapkan secara nasional Nationally Determined Contributions (NDC) serta menetapkan target nol emisi bersih jangka panjang.
Namun, untuk mencapai target tersebut diperlukan instrumen yang tepat, dan penetapan harga karbon merupakan salah satunya. Menurut dia dengan menetapkan harga atas emisi gas rumah kaca, negara dapat mendorong solusi energi yang lebih bersih, mempengaruhi keputusan bisnis dan investasi. Serta menghasilkan penerimaan negara yang dapat diinvestasikan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan.
“Pasar karbon di Asia berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda, tetapi memiliki arah dan tujuan yang sama,” kata dia.
Policy paper berjudul Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing China, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam tersebut dipaparkan dalam sesi dialog COP31 bertajuk “Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia” yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Turkiye.
Sesi ini mempertemukan para pembuat kebijakan senior dan para ahli untuk membahas peluang penguatan pasar karbon domestik serta menjajaki langkah-langkah konkret dalam kerja sama regional.
Policy paper tersebut mengkaji kesiapan masing-masing negara dalam mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi Emissions Trading System (ETS) serta mengidentifikasi berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkannya.
Kajian ini memberikan penekanan khusus pada tiga prioritas, yaitu harmonisasi kerangka pengukuran, pelaporan, dan verifikasi Measurement, Reporting, and Verification (MRV), perluasan cakupan sektor, serta penguatan sinyal harga karbon.
Ketiga elemen tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun pasar karbon domestik yang kredibel dan pada akhirnya dapat mendukung keterhubungan pasar karbon antarnegara di kawasan.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Elen Setiadi mengatakan kerja sama regional antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara akan menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon melalui kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan.
“Pada akhirnya, pasar karbon dapat mendukung agenda terkait iklim dengan memobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif bagi penurunan emisi,” kata dia.
