Setelah itu, MPR akan melakukan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres. Berikut mekanismenya:

- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 46 ayat 1 UU MD3)

- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)

- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)

- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)

- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)

- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)

- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat 7 UU MD3)

- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3)