Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

Selanjutnya, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) terkait Gibran Rakabuming Raka.