NADIKABAR.COM — PDI Perjuangan menanggapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. PDIP menilai pengunduran diri itu tidak boleh menghapus kewajiban mengevaluasi proses kelembagaan yang berkaitan dengan pencalonan.
"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, persoalan pengunduran diri Gibran bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara. Menurutnya, hal itu juga menyentuh aspek legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat.
"Setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, dan kepentingan rakyat yang diperoleh melalui Pemilu yang demokratis, jujur dan adil," jelas Hasto.
Hasto lantas menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan wakil presiden. Dia meminta putusan kedua lembaga tersebut ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.
