NADIKABAR.COM — Rapat paripurna DPR terkait usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka batal digelar hari ini. Pembatalan itu setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.
Pembatalan rapat paripurna itu dibenarkan anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin. Dia mengatakan rapat paripurna hari ini tidak jadi digelar.
"Iya (batal rapat paripurna)," kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
DPR sebelumnya berencana menggelar rapat paripurna hari ini dengan agenda pembacaan usulan hak menyatakan pendapat. Usulan itu telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP. Jumlah itu berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul.
Saan Mustopa mengatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna terdekat akan digelar besok.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. MPR akan menindaklanjuti surat itu.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dia mengatakan surat serupa juga sudah diserahkan Gibran ke Presinen Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Gibran meminta surat itu segera diproses.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.
