Doli mengatakan dimulainya masa sidang DPR pada Selasa ini menjadi momentum bagi anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan.
Komunikasi lintas fraksi mengenai HMP, lanjut dia, telah berlangsung sejak masa reses. Dengan dimulainya masa sidang, komunikasi yang sebelumnya berlangsung dapat dilanjutkan melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
Sebelumnya, putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
