"Pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan, Ketua Umum partai besar terlibat kasus penyadapan Presiden. Ketua Umum Partai Besar ikut-ikut rapat dengan para jenderal yang terlibat kasus penyadapan Presiden tiga jam sebelum para jenderal yang terlibat dalam kasus penyadapan Presiden ditangkap oleh aparat penegak hukum," tutur Derek.
"Ketua Umum Partai Golkar yang melakukan kriminalisasi dalam mendapatkan jabatan Ketua Umum. Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," lanjutnya.
Derek menegaskan bahwa seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta serta tidak disertai bukti apa pun. Selain mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, isu itu dinilai dapat memicu ketidakstabilan politik nasional.
"Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.
Tim Hukum Golkar menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 27A jo Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE, hingga delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
"Dengan ini kami menyampaikan Somasi Terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra, termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas," ucap Derek.
