Secara khusus Mualem meminta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan, untuk menyiagakan peralatan dan segera dimobilisasi ke lokasi bencana jika diperlukan.
Melalui langkah tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengharapkan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi.
Kemudian memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama masa siaga darurat berlangsung.
"Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat," ucap Mualem.
