Menurut Ansar, penetapan UMP Kepri 2026 juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Perhitungan UMP 2027 masih menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2025, tetapi ada sedikit perubahan terhadap range Indeks Alpha yang dari sebelumnya berkisar antara 0,5-0,9 menjadi 0,5-1," ujar Gubernur Ansar.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya menerangkan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepri telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 19 November 2026 di Kota Batam, dengan agenda Pembahasan Rekomendasi UMP dan UMSP Kepri 2027.