NADIKABAR.COM — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pembangunan pabrik pakan ternak mandiri di 500 desa untuk menekan biaya produksi peternakan. Langkah ini juga dilakukan untuk membuat harga pangan sumber protein hewani lebih terjangkau bagi masyarakat.
Mirza mengungkapkan program tersebut menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatasi tingginya biaya pakan yang selama ini berpengaruh terhadap harga daging ayam, telur, ikan, hingga produk peternakan lainnya.
"Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa," ucap Mirza dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11).
Dalam kegiatan tersebut, Mirza bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela juga meninjau sejumlah fasilitas yang diresmikan, yakni UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Peresmian fasilitas tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh gubernur.
Keduanya juga meninjau berbagai stan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pemeriksaan kesehatan hewan gratis, pojok baca kesehatan hewan, bazar produk peternakan, pasar murah, kegiatan donor darah, serta berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan lainnya.
Mirza menilai kebijakan pembangunan pabrik pakan mandiri dilatarbelakangi kondisi paradoks sektor peternakan Lampung. Meskipun daerah ini memiliki produksi dan populasi ternak yang besar, konsumsi protein masyarakatnya masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia mengatakan Lampung memiliki ketersediaan berbagai komoditas pangan, mulai dari jagung, padi, singkong, hingga hasil peternakan dan perikanan. Bahkan, sejumlah komoditas peternakan disebut mengalami surplus sehingga dapat dipasok ke daerah lain di Indonesia.
Namun, Mirza mengatakan melimpahnya produksi belum sepenuhnya menjamin masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan bergizi. Ia menyebut konsumsi protein masyarakat Lampung sekitar 15,6 gram per kapita dan menilai keterjangkauan harga menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan.
"Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Caranya, salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau," paparnya.
Mirza menjelaskan mahalnya harga pakan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi peternakan. Dalam perhitungannya, biaya pakan dapat mencapai 70 hingga 80 persen dari biaya produksi, sehingga kenaikan harga pakan berpengaruh langsung terhadap harga produk ternak yang dibeli masyarakat.
Karena itu, Pemprov Lampung akan mendorong pemanfaatan komoditas lokal sebagai bahan baku pakan. Jagung yang dihasilkan petani desa, misalnya, dapat diolah melalui proses pengeringan atau dryer sebelum diproduksi menjadi pakan ayam maupun ikan.
Lebih lanjut, Mirza menyampaikan program pabrik pakan mandiri tersebut telah diuji coba di sejumlah desa pada 2025. Dari hasil percontohan itu, harga pakan yang sebelumnya berkisar Rp 9.000 hingga Rp 10.000 dapat ditekan menjadi sekitar Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.
Ia berharap penurunan biaya tersebut dapat mengurangi beban peternak, terutama peternak skala kecil di perdesaan. Saat ini, pemerintah juga menargetkan keberadaan fasilitas produksi pakan di desa mampu memangkas biaya distribusi yang selama ini menyumbang sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Mirza meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak. Laboratorium pengujian mutu dan keamanan pakan juga disiapkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan formula pakan berbahan baku lokal yang lebih ekonomis.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan fasilitas laboratorium yang diresmikan telah memperoleh sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017.
Ruang lingkup pengujiannya mencakup pengujian proksimat, formalin pada produk bakso dan daging ayam, RBT pada sampel serum sapi, serta Salmonella pullorum pada darah segar ayam.
Dengan tersedianya laboratorium terakreditasi, perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan di Lampung dapat menguji sampel pakan maupun bahan baku pakan di dalam provinsi tanpa harus mengirimkannya ke laboratorium di luar daerah. Lili berharap fasilitas tersebut dapat menjamin keamanan produk peternakan sebelum dikonsumsi masyarakat.
Lili menambahkan, berdasarkan capaian per 10 November 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan telah mencapai Rp 281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahunan sebesar Rp 170 juta.
Untuk 2027, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp 419 juta dari layanan Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Rp 326 juta dari Laboratorium Pakan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebut Lampung memiliki populasi sapi sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam ras petelur 14,8 juta ekor. Angka tersebut menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah penting penopang pasokan ternak nasional.
Tri juga mengapresiasi program Desa Ku Maju dan penyaluran 40.000 ekor anak ayam umur sehari (DOC) ayam KUB di delapan lokasi bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga 4.
Menurutnya, penguatan sektor peternakan perlu dilakukan secara terpadu. Upaya tersebut mencakup penyediaan pakan berkualitas, pemeliharaan kesehatan ternak, hingga jaminan keamanan produk asal hewan melalui konsep One Health. Konsep ini mengintegrasikan aspek kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap biaya produksi peternakan semakin efisien, peternak memperoleh keuntungan yang lebih baik, dan harga pangan sumber protein hewani menjadi lebih terjangkau.
Dengan begitu, peningkatan akses masyarakat terhadap daging, telur, susu, dan ikan diharapkan dapat memperbaiki pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.