NADIKABAR.COM — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong percepatan investasi melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Upaya tersebut dilakukan untuk menarik lebih banyak investor, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
"Provinsi Lampung siap bersinergi dan memfasilitasi para investor dan mitra global untuk satu tujuan yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi Lampung berkelanjutan," papar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2026 di Grand Ballroom Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (4/11/2026). Forum tersebut diselenggarakan Pemprov Lampung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung.
Pada forum ini, Rahmat Mirzani juga memaparkan tiga langkah utama pemerintah daerah untuk memperkuat daya tarik investasi. Pertama, percepatan perizinan yang transparan dan berbasis digital. Kedua, penguatan regulasi melalui kepastian tata ruang, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Ketiga, penciptaan iklim investasi kondusif melalui fasilitasi proaktif, kepastian lahan, dan dukungan infrastruktur.
Optimisme pemerintah daerah dalam menarik investasi didukung oleh kinerja ekonomi Lampung yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Lampung pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh basis komoditas unggulan serta konektivitas infrastruktur dan logistik yang strategis. Kondisi ini menjadi modal bagi Lampung untuk mengembangkan sektor-sektor produktif sekaligus memperluas peluang kerja sama dengan investor domestik dan internasional.
Pemprov Lampung melihat sejumlah sektor masih memiliki peluang investasi yang besar. Sektor tersebut meliputi pertanian, industri pengolahan, energi terbarukan, pariwisata, dan infrastruktur.
Pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
