NADIKABAR.COM — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menyarankan agar ketahanan nasional menjadi salah satu prioritas strategis dalam menghadapi perubahan tatanan global. Menurutnya, dunia yang tidak lagi didominasi satu kekuatan membutuhkan pendekatan keamanan yang lebih seimbang dan mengedepankan kerja sama antarnegara.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri International Collective Security Forum (ICSF) di Moskow, Rusia, pada 10-11 November 2026. Dalam forum yang dihadiri delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) tersebut, ia menyampaikan pidato bertema Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security.

"Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).

Ia menjelaskan ketahanan nasional perlu dibangun melalui integrasi pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis. Upaya tersebut diperlukan untuk mengantisipasi risiko, menjaga kepentingan nasional, sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

Di samping ketahanan nasional, Ace Hasan mengusulkan dua prioritas strategis lainnya. Keduanya adalah mengalihkan persaingan memperebutkan dominasi menjadi keseimbangan tanggung jawab serta memperkuat lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif.

Dirinya menilai ketahanan suatu negara memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas kawasan dan dunia. Karena itu, penguatan kapasitas nasional perlu berjalan beriringan dengan upaya membangun keamanan kolektif.

"Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global," jelas dia.

Dalam pidatonya, Ace Hasan juga menekankan pentingnya menjaga pangan agar tidak digunakan sebagai instrumen konflik. Ia mendorong penyelesaian perselisihan melalui dialog, deeskalasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan prinsip kebebasan navigasi.