"Kita fokus dalam pembagian arena pertandingan ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita fokus memastikan bahwa arena yang dipakai adalah arena pertandingan yang sudah ada," kata Iqbal.
Menurutnya, arena pertandingan yang sudah ada hanya perlu dilakukan revitalisasi dan perbaikan. Pemerintah tidak akan membangun arena baru dengan anggaran daerah. Adapun beberapa arena baru yang dibutuhkan, pembangunannya akan dilakukan oleh pihak swasta.
"Kita memastikan venue yang dipakai adalah venue yang sudah ada, tinggal melakukan revitalisasi dan renovasi perbaikan-perbaikan. Jadi, bukan membangun arena baru. Tetapi memang ada beberapa arena yang baru dibangun, tetapi yang akan membangun adalah pihak swasta," tegasnya.
Terkait adanya permintaan untuk Pemprov NTB agar menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun. Iqbal mengaku pihaknya belum membahas perihal tersebut.
"Kita perlu duduk bersama dengan NTT, DKI Jakarta, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan KONI Pusat membahas untuk perihal anggaran tersebut," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengakui bahwa Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar dalam RAPBD 2027 untuk persiapan PON 2028. Alokasi anggaran tersebut dilakukan secara bertahap pada 2027 dan 2028.
