NADIKABAR.COM — Gubernur Papua Matius Fakhiri mengingatkan bahwa pemanfaatan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2027 diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan wilayah.
“Selain pembagian anggaran kami akan memperkuat program konektivitas di daerah tertinggal,” kata Fakhiri di Jayapura, Jumat.
Menurut Fakhiri, dengan pembagian anggaran sebesar 65 persen untuk pemerintah provinsi dan 35 persen untuk pemerintah kabupaten dan kota maka itu sudah mendukung aktivitas ekonomi warga.
"Pembangunan infrastruktur perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sehingga, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik," ujarnya.
Dia menjelaskan, konektivitas yang memadai dapat memudahkan masyarakat membawa hasil kebun ke pusat-pusat ekonomi sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
"Besaran dana yang diterima setiap daerah berbeda, dengan jumlah Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan alokasi dana tersebut," katanya lagi.
Dia menambahkan, pihaknya juga meminta para kepala daerah mengelola DTI secara bertanggung jawab dan memastikan penggunaannya sesuai peruntukan serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Dana itu bukan untuk kami para kepala daerah menikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya juga berharap pemanfaatan DTI 2027 dapat mendukung pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
"Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan keterhubungan antarwilayah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi potensi daerah," ujarnya.
